Senin, 01 Juni 2009

Istri Boediono Non Muslim (Katolik)

Tak sekedar soal idu berjilbab yang marak dibicarakan selama sepeka ini karena istri SBY – Boediono tidak menggenakan jilbab seperti istri dari pasangan caprs dan cawapres lainnya yaitu JK – Win. Kader-kader PKS kini juga dibinggungkan tentang kabar status keislaman keluarga Boediono . kawan-kawan bertanya apakah benar istri Boediono non muslim.
Pertanyaan ini menjadi urgent karena sebelumnya PKS menginginkan agar istri dari SBY – Boediono untuk mengenakan jilbab, akan tetapi apabila Herawati non muslim bagaimana ia bias menggunakan jilbab?
Prof. Dr. Suparman, mantan konsultan Bapennas saat Boediono menjabat Mentri Pembangunan Negara Nasional / Kepala Bappenas mengungkapkan, istri Boediono memang non muslim. “ Ya, memang katolik”, ujar Suparman kepada Indonesia Monitor, kamis (28/5).
Menurut Suparman, Boediono juga memiliki standar keislaman yang berbeda dengan NU dan Muhammmadiyah yaitu keislaman kejawen. Karena Boediono adalah orang jawa, rata-rata orang jawa adalah kejawen baik yang beragama islam, katolik, hindu, ataupun Budha. Oleh karena itu, kalau dilihat dari kacamata PKS maka Boediono tidak akan masuk.  
 Pengakuan Suparman ini diperkuat juga oleh pengakuan Habib Husein Al – Habsyi, Presiden Ikhwanul Muslim Indonesia. Menurutnya, isteri Boediono memang seorang penganut Katolik. Makanya beliau heran kenapa PKS tetap mendukung SBY diwaktu dia memutuskan Boediono sebagai pasangan nya untuk maju di Pilpres.
“Apa PKS tidak mengetahui bahwa istri Boediono Katolik?” ujar Habib Husein Al-Habsyi. “PKS sebedarnya PKS mengetahui hal ini, tapi merke berhitung dengan kursi yang bakal mereka peroleh, maka mereka tutp mata dengan penunjukan Boediono,” tambahnya.
Ketua Umum PB Al-Wasliyah, KH. Azidin, justru menyoroti kualitas keagamaan Boediono yang dikatakan SBY sebagai “muslim yang taat” saat pidato deklarasi pencalonan mereka di Gedung Sabuga, Bandung. Sebab berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK sebagai salah satu syarat pencalonan harta Boediono cukup Fantastis yaitu Rp. 22,6 Milyar. Namun sampai saat ini Mantan Gubernur BI ini belum menunaikan ibadah Haji.
Menurut politisi penganut aliran Kejawen, Permadi sangat wajar jika Boediono adalah seorang kejawen karena ia adalah keturunan jawa tulen . “Terserah orang mo menafsirkan apakah itu mau dikatakn musrik atau justru islam yang sempurna,” ujar Permadi.
Dan permadi juga menyarakan keapada Boediono untuk terbuka mengenai status keislaman keluarganya, jangan ada yang disembunyikan. Justru bila dia tidak terbuka maka serangan terhadap keyakinannya akan semakin gencar.
Akan tetapi pernyataan berbeda keluar dari Mantan Staf Ahli saat menjabat Menko Perekonomian, Agam Embun Sunarpati, ia menepis anggapan berbagai pihak bahwa Ny. Herawati itu katolik. Dan ia juga heran dengan kesangsian berbagai pihak yang menyatakan bahwa Boediono diragukan keislamannya. “Kalau lagi rapat, terus bila tiba waktu sholat beliau meminta untuk istirahat dan rapat diskors dulu untuk shalat”, ujar Agam yang selalu membuat agenda kerja Boediono.
Hal senada juga diungkapkan oleh H. Yaqub Chudori, kolega Boediono di kampus UGM Yogyakarta. Dia mengaku telah bergaul dengan Boediono sejak 1987 sehinggga tau persis sosok pria kelahiran 25 Debruari 1943 itu, termasuk ketaatannya dalam beragama. Yaqub juga menambahkan bahwa Boediono ikut tarikat Al-Kamal dibawah asuhan KH. Tohir Wijaya meski belum dibaiat.  
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi soal tudingan beberapa pihak bahwa istri Boediono non muslim, mengaku tidak tahu menahu soal latar belakang dan record keluarga Boediono. Apakah PKS tidak menyelidiki terlebih dahulu sebelum memutuskan berkoaliasi mendukung SBY – Boediono? “Kita memilih capres-cawapres kan bukan personal, tapu performanya. Kalau saoal itu (dugaan non-muslim) sangat personal, tidak relevan dikaitkan dengan dukungan PKS ke pasangan SBY – Boediono,” elak Mahfudz Siddiq kepada Indonesia Monitor, senin (01/06).
Sementara, Boediono memastikan jika dirinya dan istrinya, Herawati beraga islam. “sejak lahir sampai saat ini saya tidak pernah pindah agama. Islam adalah pegangan hidup saya dan keluarga.” Ujar Boediono kepada wartawan di Pondok Tempo Doeloe Juanda, Surabaya, Minggu (31/5).
Soal istrinya tidak menggenakan jilbab, Boediono mengatakan meski tidak berjilbab dalam kesehariannya, ia tidak prnah meragukan keislaman istrinya.
Sumber : 
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2282&Itemid=65 
Dan Koran Indonesia Monitor

Istri Boediono Non Muslim (Katolik)

Tak sekedar soal idu berjilbab yang marak dibicarakan selama sepeka ini karena istri SBY – Boediono tidak menggenakan jilbab seperti istri dari pasangan caprs dan cawapres lainnya yaitu JK – Win. Kader-kader PKS kini juga dibinggungkan tentang kabar status keislaman keluarga Boediono . kawan-kawan bertanya apakah benar istri Boediono non muslim.
Pertanyaan ini menjadi urgent karena sebelumnya PKS menginginkan agar istri dari SBY – Boediono untuk mengenakan jilbab, akan tetapi apabila Herawati non muslim bagaimana ia bias menggunakan jilbab?
Prof. Dr. Suparman, mantan konsultan Bapennas saat Boediono menjabat Mentri Pembangunan Negara Nasional / Kepala Bappenas mengungkapkan, istri Boediono memang non muslim. “ Ya, memang katolik”, ujar Suparman kepada Indonesia Monitor, kamis (28/5).
Menurut Suparman, Boediono juga memiliki standar keislaman yang berbeda dengan NU dan Muhammmadiyah yaitu keislaman kejawen. Karena Boediono adalah orang jawa, rata-rata orang jawa adalah kejawen baik yang beragama islam, katolik, hindu, ataupun Budha. Oleh karena itu, kalau dilihat dari kacamata PKS maka Boediono tidak akan masuk.  
 Pengakuan Suparman ini diperkuat juga oleh pengakuan Habib Husein Al – Habsyi, Presiden Ikhwanul Muslim Indonesia. Menurutnya, isteri Boediono memang seorang penganut Katolik. Makanya beliau heran kenapa PKS tetap mendukung SBY diwaktu dia memutuskan Boediono sebagai pasangan nya untuk maju di Pilpres.
“Apa PKS tidak mengetahui bahwa istri Boediono Katolik?” ujar Habib Husein Al-Habsyi. “PKS sebedarnya PKS mengetahui hal ini, tapi merke berhitung dengan kursi yang bakal mereka peroleh, maka mereka tutp mata dengan penunjukan Boediono,” tambahnya.
Ketua Umum PB Al-Wasliyah, KH. Azidin, justru menyoroti kualitas keagamaan Boediono yang dikatakan SBY sebagai “muslim yang taat” saat pidato deklarasi pencalonan mereka di Gedung Sabuga, Bandung. Sebab berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK sebagai salah satu syarat pencalonan harta Boediono cukup Fantastis yaitu Rp. 22,6 Milyar. Namun sampai saat ini Mantan Gubernur BI ini belum menunaikan ibadah Haji.
Menurut politisi penganut aliran Kejawen, Permadi sangat wajar jika Boediono adalah seorang kejawen karena ia adalah keturunan jawa tulen . “Terserah orang mo menafsirkan apakah itu mau dikatakn musrik atau justru islam yang sempurna,” ujar Permadi.
Dan permadi juga menyarakan keapada Boediono untuk terbuka mengenai status keislaman keluarganya, jangan ada yang disembunyikan. Justru bila dia tidak terbuka maka serangan terhadap keyakinannya akan semakin gencar.
Akan tetapi pernyataan berbeda keluar dari Mantan Staf Ahli saat menjabat Menko Perekonomian, Agam Embun Sunarpati, ia menepis anggapan berbagai pihak bahwa Ny. Herawati itu katolik. Dan ia juga heran dengan kesangsian berbagai pihak yang menyatakan bahwa Boediono diragukan keislamannya. “Kalau lagi rapat, terus bila tiba waktu sholat beliau meminta untuk istirahat dan rapat diskors dulu untuk shalat”, ujar Agam yang selalu membuat agenda kerja Boediono.
Hal senada juga diungkapkan oleh H. Yaqub Chudori, kolega Boediono di kampus UGM Yogyakarta. Dia mengaku telah bergaul dengan Boediono sejak 1987 sehinggga tau persis sosok pria kelahiran 25 Debruari 1943 itu, termasuk ketaatannya dalam beragama. Yaqub juga menambahkan bahwa Boediono ikut tarikat Al-Kamal dibawah asuhan KH. Tohir Wijaya meski belum dibaiat.  
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi soal tudingan beberapa pihak bahwa istri Boediono non muslim, mengaku tidak tahu menahu soal latar belakang dan record keluarga Boediono. Apakah PKS tidak menyelidiki terlebih dahulu sebelum memutuskan berkoaliasi mendukung SBY – Boediono? “Kita memilih capres-cawapres kan bukan personal, tapu performanya. Kalau saoal itu (dugaan non-muslim) sangat personal, tidak relevan dikaitkan dengan dukungan PKS ke pasangan SBY – Boediono,” elak Mahfudz Siddiq kepada Indonesia Monitor, senin (01/06).
Sementara, Boediono memastikan jika dirinya dan istrinya, Herawati beraga islam. “sejak lahir sampai saat ini saya tidak pernah pindah agama. Islam adalah pegangan hidup saya dan keluarga.” Ujar Boediono kepada wartawan di Pondok Tempo Doeloe Juanda, Surabaya, Minggu (31/5).
Soal istrinya tidak menggenakan jilbab, Boediono mengatakan meski tidak berjilbab dalam kesehariannya, ia tidak prnah meragukan keislaman istrinya.
Sumber : 
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2282&Itemid=65 
Dan Koran Indonesia Monitor

Rabu, 27 Mei 2009

Fakta Tantangan Ekonomi Indonesia

Dalam acara dialog Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama tiga capres yang akan bertarung, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri di Jakarta pekan lalu, tertangkap jelas bahwa keadaan ekonomi kita saat ini kurang begitu menggembirakan.
Mungkin hanya SBY yang terlihat cukup puas dengan keberhasilan yang telah dicapai. Perekonomian digambarkan terus membaik setelah hantaman krisis. Beberapa target pencapaian yang sebelumnya telah diumumkan diubah menjadi lebih tinggi untuk menggambarkan pertumbuhan dan lebih rendah untuk menggambarkan kemiskinan dan pengangguran. Kalau pertumbuhan kredit 2009 sebelumnya dipatok 10 persen, proyeksi baru didongkrak menjadi 15 persen. 
Namun yang perlu dijawab, siapa yang akan menyerap pertumbuhan kredit itu? Tentu saja membingungkan karena BPS sendiri melaporkan, Indeks Tendensi Bisnis pada Triwulan I dan II tahun 2009 masih di bawah 100, pertanda pesimisme masih menyelimuti komunitas pengusaha. Sebelumnya, pada pekan pertama Mei 2009, dikatakan bahwa indikator makroekonomi Indonesia dalam kondisi baik. 
Uang kas, indeks harga saham gabungan (IHSG), dan rupiah meyakinkan. Isi kas negara Rp127,8 triliun dengan valuta asing USD88 miliar. IHSG naik 20 persen, rupiah pada ekuilibirium di bawah Rp10. 500, harga minyak di USD53,8. Indeks surat utang negara (SUN) yang durasinya 10 tahun sudah di bawah 12 persen. Selain itu,cadangan devisa ada pada angka USD56,57. Di penghujung April, dana asing yang masuk pasar domestik sudah sekitar USD2-3 triliun. 
Per April, terjadi deflasi 0,31 persen berkat penurunan harga beras, daging ayam, dan cabai. Inflasi year on year (YoY) 7,31 persen, inflasi Januari, April 2009 0,05 persen. Kalau tren ini bisa dijaga, inflasi 5 persen bisa tercapai. Melihat angka-angka itu tentu harapan akan membubung tinggi. Namun, apakah pemerintah kita akan sekuat untuk menghentikan proses pendalaman krisis guna mencegah kecenderungan deindustrialisasi? Dalam konteks menghentikan pendalaman krisis, data-data menunjukkan kepada publik bahwa kinerja pemerintah jauh dari harapan. 
Tolok ukur pertamanya adalah pengelolaan APBN 2009. Hingga 15 Mei 2009, belanja negara baru Rp243,166 triliun (23,45 persen). Mestinya sudah mencapai 40 persen karena pemerintah menargetkan belanja 8 persen per bulan. Progresnya memang lamban jika dibandingkan dengan posisi 30 April 2009,ketika realisasi belanja negara sudah 21,55 persen dari pagu APBN 2009. Namun,saat itu di kas negara ada Rp122 triliun dana pemerintah yang belum dimanfaatkan. 
Tahun-tahun sebelumnya penyerapan anggaran bahkan jauh lebih lamban. Stimulus Fiskal 2009 praktis gagal mencapai targetnya untuk meredam hantaman krisis global, setelah puluhan proyek infrastruktur dari beberapa departemen tidak bisa direalisasikan tahun ini. Alokasi dana stimulus 2009 untuk Departemen Perdagangan Rp335 miliar dibatalkan. Padahal, dana Rp215 miliar sudah masuk DIPA yang akan digunakan Depdag untuk membangun pasar di 32 lokasi pada 20 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Stimulus infrastruktur 2009 jatah Departemen Pertanian (Deptan) Rp650 miliar juga dibatalkan. Alasannya, proyek-proyek yang rencananya menggunakan dana stimulus ternyata berbeda dengan proposal yang diajukan ke DPR. Adapun stimulus infrastruktur 2009 di Departemen Perhubungan pun dipastikan meleset dari jadwal. Sektor perhubungan mendapat alokasi Rp2,2 triliun. 
Kalau realisasinya tepat waktu, stimulus Dephub ditargetkan menyerap 60.000 tenaga kerja. Rendahnya efektivitas APBN makin diperparah oleh beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. Tahun ini utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar USD6.485,07 juta. Jumlah ini hampir 3 kali lipat jumlah utang jatuh tempo per 2008. 
Pemerintah sama sekali tak pernah berupaya menurunkan beban pembayaran utang dengan inisiatif renegosiasi kepada para kreditor. Outstanding utang luar negeri Indonesia sejak 2004 hingga 2009 juga terus meningkat, dari Rp1.275 triliun menjadi Rp1.667 triliun. Selain itu, total utang dalam negeri juga meningkat signifikan dari Rp662 triliun pada 2004 menjadi Rp920 triliun pada 2009. 
Dengan minimnya peran APBN sebagai penggerak pembangunan, kita nyaris kehilangan motor pertumbuhan, karena investasi baru maupun perluasan plus laju pertumbuhan ekspor tidak bisa diandalkan. Kita memang mencatat pertumbuhan sebelum krisis keuangan rata-rata 6 persen, tapi kualitas pertumbuhan ekonomi kita masuk kategori buruk alias tak bermutu. Pertumbuhan yang tak mampu menyediakan lapangan kerja dan mengatasi isu kemiskinan. 
Pertumbuhan yang tak bisa mengubah ketidaknyamanan kehidupan menjadi keadaan yang lebih baik. Ukuran paling sederhana untuk mengklaim keadaan baik-baik saja adalah memotret kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan kejujuran dalam menyikapi fakta apa adanya. Kita semua sudah akui bahwa daya beli rakyat lemah. Berarti,rakyat diselimuti ketidaknyamanan. Daya beli yang lemah itu kemudian akan tecermin pada tinggi rendahnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tahun ini diperkirakan di level 4,1 persen,turun dari 5,7 persen tahun 2007/08. 
Berarti, keadaan mestinya tidak bertambah baik. Kecenderungan itu diperkuat fakta berlanjutnya program bantuan langsung tunai (BLT) plus program beras untuk warga miskin. Menjelang akhir 2008, Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana mengalokasikan beras untuk keluarga miskin (raskin) bagi 18,5 juta rumah tangga miskin (RTM). Tahun ini, penerima raskin berjumlah 19,1 juta RTM. Kesannya jadi tidak realistis, karena saat alokasi raskin itu dirancang,publik sudah ?diteror? oleh potensi gelombang PHK sepanjang 2009 akibat dampak krisis keuangan. 
Mengacu pada kemungkinan itu,Bulog saat itu belum mau memfinalkan perkiraan alokasi Raskin untuk tahun ini. Bulog juga khawatir jumlah yang dibutuhkan bisa lebih besar mengingatkan banyak orang kehilangan mata pencariannya. RTM akan selalu ada di mana pun. Namun,jumlahnya akan mencemaskan jika negara gagal menekan pengangguran atau tak mampu menyediakan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran resmi 8,5 persen atau sembilan juta orang. 

Dua data masalah ini cenderung membenarkan bahwa angkatan kerja yang menganggur sejatinya jauh lebih besar dari data yang dilaporkan ke Depnakertrans. Seorang ekonom pernah membuat perkiraan bahwa jika catatan BPS itu ditambahkan dengan pengangguran terselubung, jumlahnya bisa mencapai 40 juta orang. Kalau pertumbuhan ekonomi per tahun di bawah 6 persen, jumlah pengangguran pasti bertambah. Untuk itu, hendaknya masalah kesejahteraan rakyat mendapat perhatian lebih. Sambil melanjutkan Program BLT, Raskin dan PNPM Mandiri, otoritas fiskal dan otoritas moneter harus mencari solusi lain dalam jangka dekat ini. 
Setidaknya, solusi itu meliputi penurunan suku bunga bank, menyempurnakan efektivitas stimulus fiskal,penguatan kinerja sektor riil dan segera memberdayakan UMKM. BI dan bank-bank umum berniat memacu pertumbuhan penyaluran kredit. Niat ini sulit diwujudkan jika otoritas moneter dan perbankan tidak menurunkan suku bunga. Suku bunga yang moderat akan mendorong penurunan harga barang dan jasa, mendorong penguatan daya beli dan konsumsi rumah tangga, menurunkan biaya produksi dan distribusi, serta membangkitkan gairah sektor riil. 
Dalam periode krisis sekarang ini, stimulus fiskal harus efektif. Realisasi proyek-proyek infrastruktur dalam paket stimulus perlu mendapat pengawasan khusus agar tujuan besarnya tercapai. Pengelolaan APBN, khususnya pada sisi belanja negara, juga harus ditingkatkan. Efektivitas dua hal ini akan merangsang kegiatan produktif di masyarakat, dan pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru.
Sumber :
http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/05/28/279/223790/fakta-tantangan-ekonomi-indonesia

Pemerintahan SBY Terbukti Neoliberal

Neoliberalisme adalah salah satu isu yang akan selalu menghinggapi pasangan SBY-Boediono. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Boediono adalah penganut paham neoliberal ini. Walau sudah berusaha sekuat tenaga menyanggahnya, tetapi "imej" neoliberal sudah tidak bisa lepas dari pasangan SBY-Boediono ini.
Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Revrisond Bazwir. Neoliberalisme jelas menghinggapi masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono pada periode tahun 2004-2009 ini. Salah satu yang menjadi bukti adalah pengosongan angka subsidi di rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dalam RPJM yang disusun pada tahun 2004 tersebut kelihatan rezim yang berkuasa sangat anti subsidi. Pasalnya volume subsidi tahun 2004 sebesar 6,3% dari PDB dan berangsur turun pada tahun 2009 dan sekarang tinggal 0,3% PDB.
Namun kenyataannya setelah ditandatangani Presiden SBY, pos subsidi angkanya kosong. "Ini bukan RPJM, tapi ini rencana kejahatan jangka menengah, bagaimana mungkin ditandatangani Presiden," katanya. Selain itu, masalah privatisasi yang terus terpampang di APBN jelas sekali neoliberal. Seakan-akan dengan privatisasi ini perusahaan-perusaha an BUMN semakin lama semakin habis.
Sementara untuk menganut rezim kerakyatan negara wajib mengembangkan BUMN. "Padahal di APBN selalu ada pos privatisasi dan seakan-akan BUMN semakin lama semakin habis," tukasnya. Hal yang lain termasuk dalam neoliberal perdagangan dengan contoh impor gula. "Impor daging asing juga menjadi bukti neoliberal perdagangan, " cetusnya.

Senin, 18 Mei 2009

MENUJU INDONESIA BARU DENGAN MEGAWATI PRABOWO ( MEGA – PRO )


   Setelah melakukan diskusi dan pembicaraan yang cukup alot dan panjang akhirnya terciptalah suatu koalisi untuk menuju Indonesia Baru dengan pemimpin dan haluan baru yaitu bersama Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prabowo Subiagto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2009 - 2014.
  Dengan adanya kesepakatan untuk pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra ini telah melahirkan satu kesatuan visi dan misi bahkan telah melahirkan pembagian tugas bila mereka terpilih menkadi Presiden dan Wakil Presiden untuk Indonesia pada periode 2009 – 2014. Pasangan Megawati dan Prabowo atau yang lebih terkenal dengan sebutan Mega – Pro, ingin berjuang bersama dalam rangka menegakkan NKRI Pancasila dan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui ekonomi kerakyatan yang berdasarkan penugasan dan di dalam rangka menjalankan apa yang telah diinginkan founding fathers kita, Bung Karno, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri.
  Mega – Pro mengusung visi dan misi ini karena diilhami dan ingin melanjutkan cita-cita dari tokoh besar yang merupakan Presiden pertama di Indonesia yaitu Soekarno, karena tidak dapat dipungkiri kalau Megawati adalah salah satu putri dari Soekarno. Mungkin ini yang menyatukan Mega – Pro untuk maju bersama di Pilpres 2009 ini.  
  Pasangan ini patut diperhitungan untuk menang dalam Pilpres tahun ini karena pasangan ini memiliki pengalaman dan visi misi yang cukup kuat serta sangat pro pada rakyat karena pada umumnya rakyat hanya menginginkan pemimpin yang membela dan memperhatikan rakyat terutama rakyat kecil di perdesaan dan perdalam. Megawati sebagai Calon Presiden 2009 – 2014 adalah merupakan presiden wanita pertama di Indonesia dan dia memulai karir politiknya pertama kali pada tahun 1986 sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat, kemudian karir politiknya terbilang melesat karena Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.
  Pada tahun 1993, dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993 Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI, Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997 perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.
  Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi

GO....GO...Prabowo


  Prabowo Subiagto adalah sosok yang sangat kontroversial di Indonesia. Padahal sosok Prabowo Subiagto adalah seorang yang dapat di contoh atau sebagai panutan bangsa Indonesia terutama anak muda Indonesia. 
  Begitu suksesnya beliau dalam setiap bidang yang iya tapaki, dimulai dari pendidikan, bidang militer, sukses sebagai pengusaha sua negara dan juga beliau sukses dalam bidang politik. Walaupun beliau tidak jadi mencalonkan diri sebagai Capres, beliau tetap exsis dan berkalisi dengan Megawati untuk membangun Indonesia lebih baik dan menyokong ekonomi kerakyatan. Prabowo Subiagto juga tidak bisa dipandang sebelah mata, kemunculan pertamanya di biadang politik sudah dapat merebut hati masyrakat banyak terbukti dengan perolehan suara yang didapat Partai Gerindra yang dipimpin oleh beliau menempati urutan ke 8 diantara semua partai. 7 partai lainnya adalah partai cukup lama sudah hadir dan berkecimpung di dunia politik.  
  Dari penjelasan singkat diatas mengenai sosok Prabowo Subiagto, dapat kita simpulkan bahwa beliau adalah salah satu tokoh Indonesia yang sangat bnerpengaruh dan patut untuk di contoh. Berikut ini biografi beliau secara utuh : 
Pendidikan: 
SMA: American School In London, U.K. (1969) 
Akabri Darat Magelang (1970-1974) 
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD 
Kursus/Pelatihan: 
Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974) 
Kursus Para Komando (1975) 
Jump Master (1977) 
Kursus Perwira Penyelidik (1977) 
Free Fall (1981) 
Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981) 
Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981) 
Pekerjaan: 
Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1974 – 1998) 
Wiraswasta 
Jabatan: 
Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976) 
Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977) 
Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus (1983-1985) 
Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987) 
Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991) 
Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993) 
Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus 
(1993-1995) 
Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994) 
Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996) 
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998) 
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998) 
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998) 
Jabatan Sekarang: 
= Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 
= Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan 
= President Dan Ceo PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia 
= President Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia 
= President Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia 
Tanda Jasa/Penghargaan: 
= Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (Prestasi) 
= Satya Lencana Kesetiaan Xvi Tahun 
= Satya Lencana Seroja Ulangan–Iii 
= Satya Lencana Raksaka Dharma 
= Satya Lencana Dwija Sistha 
= Satya Lencana Wira Karya 
= The First Class The Padin Medal Ops Honor Dari Kamboja 
= Bintang Yudha Dharma Nararya 
Keterangan Lain: 
Keanggotaan Dalam Organisasi Politik 
Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro 
Keanggotaan Dalam Lembaga Swadaya Masyar
akat (LSM) 
Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan 
(Universitas Kebangsaan) 
Ketua Majelis Perhimpunan Keluarga Mahasiswa Dan Alumni Supersemar 
Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia (Ksi) Dengan 14 Cabang Di 4 Provinsi di Indonesia 
- Ketua Yayasan 25 Januari 
Ketua Umum PB Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI)